Just another free Blogger theme
Rabu, 15 Mei 2024
Jumat, 10 Mei 2024
DASAR HUKUM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
1. Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
2. Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
3. Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Kamis, 09 Mei 2024
Beban Kenaikan Biaya Pengganti Pengolahan Darah
Bagi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
KRONOLOGI
1. Dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/452/KPTS/013/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Tranfusi Darah di Provinsi Jawa Timur
2. SK tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Walikota
Blitar Nomor: 188/ 278/ HK/ 410.020.3/ 2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah
pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Blitar
3. Berdasarkan hal tersebut, pihak RSUD Mardi Waluyo kemudian bersurat terkait penyesuaian tarif ini
dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar peninjauan terkait kerjasama
pembiayaan antara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan BPJS Kesehatan KC Kediri
4. Menanggapi surat dimaksud, BPJS Kesehatan KC Kediri menyampaikan bahwa ketentuan penggantian biaya kantong darah bagi peserta JKN sepenuhnya mengacu pada besaran tarif non INA CBG’s sebagaimana dimaksud adalah tetap sebesar Rp. 360.000,- per kantong darah.
5. Selanjutnya RSUD Mardi Waluyo mendapatkan undangan untuk hearing bersama dengan Sekretariat Daerah dan Badan Pengeloaan dan Kas Daerah Kota Blitar terkait menindaklanjuti hal dimaksud.
Senin, 06 Mei 2024
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Walikota Blitar No. 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
SPM disusun untuk menjarnin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 741/ MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan urusan kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan dengan menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM)Rumah Sakit .
Peraturan Walikota Blitar No. 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
Bidang Pelayanan Medis menangani monitoring dan evaluasi SPM pada Instalasi berikut ini:
1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Bedah Sentral
3. Pelayanan Perawatan Intensif
4. Pelayanan Rekam Medis
6 April 2024
- Melakukan pelayanan penanganan pasien peserta BPJS yang dirujuk di RSUD Mardi Waluyo
- Mengikuti Rapat Koordinasi dengan BPJS Kesehatan
Hasil rakor dapat dilaporkan sebagaimana berikut:
1. Bahwa RSUD Mardi Waluyo belum mengirimkan task id 3 ke IT BPJS Kesehatan
2. Hasil kesepakatan lainnya:
Selasa, 7 Mei 2024
- Melakukan koordinasi terkait penyusunan SPM Bidang Yanmed Tahun 2023
- Melakukan koordinasi kunjungan dari Tim BPJS Kesehatan bersama Tim IT terkait pelayanan pendaftaran online
Rabu, 15 Mei 2024
Rabu, 01 Mei 2024
Langganan:
Postingan (Atom)
